Pengacara Perceraian Kota Sidoarjo

Pengacara Perceraian Kota Sidoarjo

 

                     ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM

” Ufuk Chrisma Wibowo, SH & Rekan”

Alamat Kantor    :

JL. KALIJUDAN MADYA 1 NO 48 SURABAYA

WA (2) : 083856528477

LINE                    :  085101583088 / ID Line chrismaufuk123

WA                       :  085101583088

Phone                   :

085101583088

Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (fair and impartial court). Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di mana pun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi.Hak Atas Bantuan Hukum Merupakan Salah Satu Hak Yang Terpenting Yang Dimiliki Oleh Setiap Warga Negara (Access Of Legal Council). Karena Dalam Setiap Proses Hukum, Khususnya Hukum Pidana, Pada Umumnya Setiap Orang Yang Di Tetapkan Sebagai Tertuduh Dalam Suatu Perkara Pidana, Tidaklah Mungkin Dapat Melakukan Pembelaan Sendiri Dalam Suatu Proses Hukum, Dalam Pemeriksaan Hukum Terhadapnya. Dengan Demikian Tidaklah Mungkin Seorang Tersangka Dalam Suatu Tindak Pidana Melakukan Pembelaan Terhadap Dirinya Sendiri Dalam Suatu Proses Hukum Pemeriksaan Dirinya Sedangkan Dia Adalah Tersangka Dalam Suatu Tindak Pidana Yang Dituduhkan Kepadanya Tersebut. Oleh Karena Itu Tersangka/ Terdakwa Berhak Dan Harus Didampingi Oleh Penasihat Hukumnya. Bantuan Hukum Merupakan Hak Bagi Setiap Warga Negara Yang Sedang Mengalami Permasalahan Hukum, Khususnya Perkara Pidana. Hak Tersebut Merupakan Hak Yang Paling Berharga Bagi Tersangka Atau Tertuduh Di Dalam Suatu Perkara Pidana. Adanya Bantuan Hukum Tersebut Bertujuan Untuk Memberikan Perlindungan Bagi Tersangka Yang Sedang Mengalami Proses Hukum, Untuk Mencegah Timbulnya Pemaksaan, Pelanggaran Hak-Hak Asasi, Dan Kesewenang-Wenangan Yang Dapat Timbul Pada Saat Proses Pemeriksaan Perkara, Dan Memberikan Pembelaan Bagi Tersangka, Baik Pemeriksaan Dalam Tingkat Penyidikan Ataupun Dalam Tingkat Pemeriksaan Di Persidangan.

KANTOR HUKUM, ADVOKAT, PENGACARA, KONSULTAN HUKUM, MENANGANI BERBAGAI KASUS HUKUM SEPERTI KASUS PIDANA / KRIMINAL, KORUPSI, TINDAK PIDANA OLEH MILITER, PERDATA, HUTANG – PIUTANG, PENYALAHGUNAAN NARKOBA, SENGKETA WARIS, PERKAWINAN, PENGESAHAN NIKAH SIRI, PERCERAIAN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( KDRT), ADOPSI ANAK, JUAL-BELI TANAH, SENGKETA TATA USAHA NEGARA ( SENGKETA TUN ), KASUS PERUSAHAAN, SENGKETA BISNIS, PENANGANAN PIUTANG PERUSAHAAN, KASUS LEMBAGA KEUANGAN & LEMBAGA PEMBIAYAAN (FINANCE), KASUS PERPAJAKAN, KEWARGANEGARAAN & IMIGRASI, KASUS KEPEGAWAIAN, MALPRAKTIK KEDOKTERAN, KASUS KETENAGAKERJAAN / PERBURUHAN, PERSELISIHAN HUBUNGAN INUSTRIAL ( PHI ), KASUS PERBANKAN, EXPORT IMPORT, PENANGANAN KREDIT MACET, EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN & FIDUSIA, MERGER, AKUISISI & KONSOLIDASI PERUSAHAAN, KLAIM ASURANSI, HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HAKI), PATEN, MEREK, HAK CIPTA, PEMBUATAN LEGAL OPINION, PEMBUATAN DAN ANALISA PERJANJIAN / KONTRAK, WARALABA / FRACHISE,  DAN LAIN-LAIN.

A common misconception in India is that it takes years for a divorce to be granted. This is not necessarily true as a ‘divorce by mutual consent’ can be wrapped up in a matter of 6 months. A ‘divorce by mutual consent’ or ‘no-fault divorce’ is basically when both spouses decide to mutually end the divorce despite no clear violation of marriage laws. This is better known as divorce due to ‘irreconcilable differences’ in other countries.

A divorce by mutual consent is a straight-forward affair that consists of both parties coming to a mutual agreement on the terms on which they agree to part ways. This is then reviewed by the Family Courts and finalised in 6 months.

If the decision to part is not a mutual one, the divorce procedure will change to a ‘contested’ divorce. This has some major legal implications and will complicate the process and increase the duration of the court proceedings.

Before we delve deeper into contested divorces it is worth noting that only the resident state of both spouses or the state where the marriage was legally registered possesses jurisdiction over their divorce matters. This is the only location where divorce papers or petition should be filed, regardless of it being a mutual consent case or a contested cas